Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Mengenal hak cipta dan hukumnya

Pendahuluan

Kajian tentang hukum hak cipta masuk ke dalam kajian fiqih komtemporer yang hanya terjadi di zaman sekarang.

Di masa lalu tidak dikenal hak cipta, sehingga kita tidak akan menemukan kajiannya dalam literatur fiqih klasik peninggalan para ulama dalam kitab-kitab turats.

Hukum Islam sendiri pada hari ini mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayan yang harus dijaga dan dilindungi. Dan membajak atau menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan hak orang lain.

Hukum Islam memungkinkan dijatuhkannya vonis bersalah atas orang yang melakukan hal itu dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum.

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiyah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya.

Dan khususunya di masa kini merupakan 'urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual- belikan dan merupakan komoditi.1


1 Qarar Majma' Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Muktamar kelima 10- 15 Desember 1988 di Kuwait

 

A. Pengertian

Seringkali kita mendengar istilah hak cipta, hak paten dan hak merek digunakan secara bersamaan. Sebenarnya penggunaan istilah ini bagi masyarakat awam barangkali tidak menjadi persoalan, karena nyaris mirip sekali dan tidak ada bedanya.

Padahal dalam konteks hak kekayaan intelektual, penggunaan istilah tadi apabila digunakan dalam waktu yang bersamaan merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal.

1. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam hukum, semua itu disebut dengan hak kekayaan intelektual, atau disingkat menjadi HKI. Dan secara umum, HKI dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian.

a. Hak Cipta

Hak cipta memberikan perlindungan atas ciptaan- ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

b. Hak Milik Perindustrian

Hak ini terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri dan hak rahasia dagang :

  • Hak paten memberikan perlindungan atas invensi di bidang teknologi.
  • Hak Merek memberikan perlindungan atas logo atau simbol dagang.
  • Hak Desain industri memberikan perlindungan atas kreasi berupa bentuk, konfigurasi, komposisi yang dapat berupa dua dimensi atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetika dan untuk menghasilkan suatu produk,komoditi industri dan kerajinan tangan.
  • Hak Rahasia Dagang memberikan perlindungan atas informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.


Pembagian hak kekayaan intelektual tersebut dilakukan salah satu alasannya karena bagian-bagian hak kekayaan intelektual ini memiliki objek perlindungan yang berbeda-beda.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan 'hak cipta' adalah :

Hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, menggubah musik); 

3. Undang-undang Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, menyebutkan bahwa 'Hak Cipta' adalah : hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1)


Sedangkan yang dimaksud dengan 'pencipta'
menurut UU tersebut adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dan yang dimaksud dengan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Istilah 'hak cipta' memang agak sedikit salah kaprah, sebab istilah 'cipta' punya kesan kuat sebagai wilayah kekuasaan Allah SWT. Mungkin yang agak tepat malah istilah dalam bahasa Inggrisnya, yaitu 'copyright'.

Seharusnya terjemahnya menjadi 'hak salin', dan bukan hak untuk 'menciptakan', karena penciptaan adalah hak Allah SWT. Manusia tentu saja tidak bisa mencipta.

Namun karena istilah 'hak mengkopi' sangat aneh di telinga kita, maka untuk selanjutnya kita sebut saja dulu dengan bahasa aslinya, yaitu copyright. Dan copyright ini juga bukan kebalikan dari 'copyleft'.

B. Sejarah Hukum Hak Cipta

Kalau kita lihat dalam berbagai literatur fiqih klasik, rasanya sulit bagi kita untuk menemukannya. Barangkali karena 'urf di masa lalu belum lagi mengenal kekayaan dalam bentuk itu.

1. Tidak Dikenal Dalam Literatur Fiqih Klasik

Saat itu para ulama dan ilmuwan berkarya dengan tujuan satu, yaitu mencari ridha Allah SWT semata tanpa embel-embel untuk mendapatkan harta kekayaan.

Di masa itu, semakin banyak orang mengambil manfaat atas karyanya, semakin berbahagia-lah dia, karena dia melihat karyanya itu berguna buat orang lain. Dan semua itu selain mendatangkan pahala buat pembuatnya, juga ada rasa kepuasan tersendiri dari segi psikologisnya.

Apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi materi atau uang. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama dan ilmuwan bekerja memeras keringat. Ada yang jadi pedagang, petani, penjahit dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang.

Karena itu kita tidak pernah mendengar bahwa Al- Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau pun Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil keringat mereka. Bila ada orang yang menyalin kitab shahihnya, maka beliau malah berbahagia.

2. Hak Cipta Lahir di Barat

Hak cipta atau copy right baru ramai dibicarakan orang setelah peradaban manusia memasuki era revolusi industri, wabil khusus ketika ditemukannya mesin cetak.

Meski ribuan jilid buku sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, namun di masa lalu buku-buku itu disalin secara manual oleh banyak orang, namun kita tidak pernah menemukan tuntutan dari penulis buku kepada para penyalin dan pembacanya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelum era penemuan mesin cetak, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Karena itu jual-beli salinan buku di masa itu tidak termasuk bisnis yang menggiurkan.

Dahulu di negeri muslim dikenal ada profesi yang disebut warraq. Warraq (وراق) merupakan kata dalam bahasa Arab yang artinya stasioner atau pembuat kertas, termasuk penulis, penerbit, printer, pencatat dan 'mesin' manual untuk memperbanyak buku.

Hanya saja produksinya sangat terbatas, karena semua cuma ditulis dengan tangan, tidak bisa digandakan dalam jumlah besar dan memerlukan waktu yang amat lama.

Pada tahun 1440 Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman menciptakan mesin cetak generasi pertama. Mesin ini kemudian terus disempurnakan, sehingga dapat dapat memproduksi buku secara massal dan dalam waktu singkat.

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works) tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat.

Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright.

Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Begitu banyak buku yang bisa dicetak dan digandakan dalam waktu singkat dengan biaya yang murah. Tentu penemuan mesin cetak ini menggairahkan bisnis buku, sehingga mulai banyak bermunculan industri percetakan dan penerbitan (printing anda publisher).

Munculnya banyak percetakan dan penerbit kemudian melahirkan persaingan bisnis, yang kemudian mengantarkan mereka ke level pembidanan hak cipta tulisan.

Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah - bukan para penulis- yang pertamakali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Sejak itulah muncul pihak-pihak yang bisa mendapatkan keuntungan berlipat hanya dengan menggandakan, sementara penerbit yang telah membeli hak cipta dari penulis aslinya malah merasa dirugikan.

3. Hak Cipta Menjalar ke Dunia Islam

Lalu 'urf berubah, sesuatu yang awalnya hanya sekedar kekayaan dalam bentuk maknawi, kemudian sudah berubah menjadi kekayaan dalam bentuk mali (مالي) atau harta. Inilah kemudian yang mendasari pada ulama di masa kontemporer untuk memasukkan copyright sebagai hak kekayaan harta.

Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Dan didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah 'penemuan' dimana orang yang mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru atau membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak.

Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya dimasa ini, kita mengenalnya sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya.

Berdasarkan 'urf yang dikenal masyarakat saat ini, maka para ulama pada hari ini ikut pula mengabsahkan kepemilikan hak cipta itu sebagaimana ketetapan dari majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami di atas.

C. Mengenal Detail Hak Cipta

Dalam teknisnya, masalah hak cipta di Indonesia diatur dalam undang-undang Hak Cipta (UUHC) no. 19 tahun 2002. Yang menarik pada pasal 15 diatur bagaimana masalah hak cipta ini terkait dengan masalah pendidikan. Berikut kutipannya :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

  • ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  • pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d. perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e. perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang no nkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

D. Hak Cipta Dalam Perdebatan

Meski awalnya hak cipta ini lahir di Barat dan belum dikenal di masa awal sejarah Islam, namun seiring dengan perkembangan zaman, para ulama kemudian melakukan kajian ulang secara lebih mendalam. Hasilnya memang tetap masih ada perbedaan pandangan antara yang menolak adanya hak cipta dengan yang mendukung.

1. Kalangan Yang Menolak Hak Cipta

Ada beberapa argumen dan hujjah yang dikemukakan mereka yang menolak hak cipta, antara lain

a. Menyebarkan Ilmu adalah Ibadah

Mencari ilmu adalah ibadah, demkian juga dengan mengajarkan ilmu. Maka orang yang mengajarkan ilmu, apalagi ilmu agama, tidak selayaknya malah ‘berjualan’ ilmu. Adanya hak cipta dianggap sama saja dengan orang berjualan ilmu menurut pandangan ini.

b. Menutup Ilmu Berdosa

Ketika seorang yang berilmu ditanya orang yang butuh ilmu tersebut, lalu dia tidak mau memberikannya kecuali dengan bayaran, maka tindakan ini dianggap sama   saja   dengan   kitamanul   ilmi   (العلم   كتمان)   atau menutup ilmu. Dan hukumnya haram serta berdosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

من كتم علماً يعلمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر

Siapa yang menutup ilmu yang dimilikinya maka akan dicambuk di hari kiamat dengan cambuk dari api. (HR. Abu Daud, Ibnu Maja dan Tirmizy) 

2. Kalangan Yang Mendukung Hak Cipta

Sedangkan kalangan yang mendukung adanya hak cipta, juga punya beberapa hujjah yang mendasari pendapat mereka. Di antaranya adalah hal-hal berikut ini :

a. Boleh Terima Upah dari Al-Quran

Seseorang boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut :

إن أحق ما أخذمت عليه أجراًكتاب هللا" رواه البخاري

Yang paling berhak untuk kamu terima upah adalah mengajarkan kitabullah. (HR. Bukhari) 

b. Al-Quran Boleh Dijadikan Mahar

Selain itu mereka juga berhujjah bahwa Rasulullah SAW membolehkan orang yang menikah dengan Al- Quran, sebagaimana hadits berikut :

قد زوجتكها مبا معك من القرآن

Aku telah nikahkan kamu dengan istrimu dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. (HR. Abu Daud) 

c. Upah Menulis Mushaf

Menulis mushaf diakui sebagai jasa yang mana penulisnya berhak mendapat upah atas keringatnya. Dalam hal ini ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu :

فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة املصاحف فقال: ال أبس إمنا هم مصورون، وإمنا أيكلون من عمل أيديهم

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu dimana beliau ditanya tentang upah penulis mushaf. Beliau pun menjawab,”Tidak mengapa, karena dia menyalin dan mereka berhak menerima jasa atas upaya mereka.  

E. Fatwa Mendukung Hak Cipta

Banyak ulama kontemporer yang mendukung dan mengakui adanya hak cipta atau kekayaan intelektual ini, baik dalam bentuk fatwa lembaga ataupun fatwa pribadi.

1. Majma' Fiqih Islami

Pada tanggal 10-15 Desember 1988, Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada Muktamar kelima di Kuwait telah menetapkan bahwa copyright adalah bagian dari hak kekayaan seseorang. Berikut ini adalah terjemah dari keputusan tersebut:

Keputusan No. 43 (5/5) tentang Hak-hak Maknawiyah

 


Majelis Majma' Fiqih Islami International dalam muktamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknawiyah, serta setelah mendengar diskusiyang terkait dengan hal itu,

Menetapkan sebagai berikut :

Pertama: nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

Kedua: dibenarkan untuk memperjual-belikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kecurangan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.

Ketiga: hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.

2. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi

Apa yang telah dijadikan keputusan oleh Institusi ini, sebelumnya juga telah menjadi pendapat Dr. Said Ramadhan Al-Buthi. Ulama besar Syiria ini sebelum juga telah menetapkan copyright sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja.


Beliau menjelaskan bahwa pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya. Transmisi ilmu yang terkandung bisa terwujud berkat kreatifitas tangan para penulis dengan susah payah menulis dan menyalinya.

Akan tetapi, pada saat itu tulisan yang dihasilkan tidak tampak nilai harta atau penghargaan bersifat materi kecuali hanya pujian yang tertuju pada pengarangnya. Melalui potret sistem yang berlaku pada saat itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah afirmasi terhadap karya ilmiah adalah hak yang bersifat non-materi (maknawi) bagi penciptanya atau pengarang-nya.

Sehingga masalah copyright ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain.

Bahkan dalam syariat Islam, tidak dibedakan apakah hak itu milik muslim atau pun non muslim. Sebab Rasulullah SAW telah menjamin bahwa setiap muslim adalah seorang di mana orang lain akan selamat dari lisan dan tangannya.

Maksudnya, seorang muslim itu tidak akan merugikan orang lain, baik dengan mulutnya seperti fitnah, tuduhan, kedustaan, atau pun juga dari tangannya, seperti pencurian, perampokan dan juga menyabotan hak kekayaan intelektual.

3. Fatwa Bakr Abu Zaid

Syeikh Bakr Abu Zaid adalah ulama besar di Saudi Arabia dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau termasuk kalangan ulama kontemporer yang mendukung adanya hak cipta dan kekayaan intelektul. Secara khusus beliau menuliskan pendapatnya itu dalam sebuah kita yang berjudul Fiqhu An-Nawazil. 3

4. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga punya fatwa terkait dengan hak cipta ini. Berikut petikan fatwanya sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.4

أما حق المؤلف الذي  يدخل تحت عنوان قانو   ين جديد وهو

 

شع ًا عىل أساس قاعدة

 

يف تقديري

 

الحق األد   ين فهو حق مصون

 

االستصالح أو المصلحة المرسلة


Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah al-mursalah.  

 

ْ

 يف إعداد مؤلفه، فيكون أحق الناس يا

 

والمؤلف قد بذل جهدًا كب ر

 

به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية ال   يت

يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالص ًا دائم ًا له، ثم لورثته لقول الن  يت ص ىىل هللا



3 Bakr Abu Zaid, Fiqhu An-Nawazil.

4 Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 4 hal. 2861

 

أو حق ًا ال

 

«من  ترك  ما

 

عليه  وسلم  فيما  رواه  البخاري  وغ ريه:

فلورثته

 


Seorang penulis telah berkorban dengan pengobanan yang besar dalam menyiapkan karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi material ataupun moril. Dan menjadi hak miliknya untuk selamanya. Kemudian bisa diwariskan dengan dasar sabda Nabi SAW,”Orang yang meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli warisnya.  

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya fatwa terkait dengan masalah hak cipta ini. 5

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26- 29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG : MENGINGAT : MEMPERHATIKAN :


5 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, hal. 468-476

 


Dengan bertawakkal kepada Allah SWT MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA  TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

KETENTUAN HUKUM

Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).

HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIOANAL VII MAJELIS ULAMA

 


INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa


Ketua,

K. H. MA’RUF AMIN Sekretaris,

HASANUDIN

F. Kritik Kalangan Menentang Hak Cipta

Di atas sudah disinggung tentang awal mula lahirnya hak cipta, yaitu untuk melindungi kepentingan bisnis para pengusaha percetakan dan penerbitan.

Dan setelah undang-undang itu punya wujud nyata, ternyata justru tidak semua pihak sepakat dengan adanya undang-undang hak cipta ini. Kritikan-kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.

Karena itulah muncul reaksi terhadap undang- undang hak cipta ini dari tengah khalayak. Di antara alasan untuk menentang hak cipta ini antara lain :

1. Mengekang Kesempatan Belajar

Yang paling depan adalah kalangan akademisi. Mereka keberatan dengan adanya undang-undang hak cipta ini karena dianggap mengurangi ruang gerak mereka dalam belajar dan mendapatkan akses

 


terhadap ilmu pengetahuan.

Sebab nyaris semua ilmu tertulis di buku, sedangkan buku ini milik para pengusaha. Masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan ilmu kecuali harus membeli dengan harga yang seringkali tidak terkangkau.

Sudah lazim di kalangan kampus dan para akademisi mengutip isi suatu buku dalam makalah dan tulisan ilmiyah mereka. Namun kalau semua kutipan dari buku harus dilakukan dengan seizin dari penerbit secara tertulis, maka dunia pendidikan akan kembali memasuki zaman kegelapan.

2. Monopoli Produk

Dalam perkembangan berikutnya, hak cipta dan hak paten ini berkembang ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi.

Dan otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau dihukum baik dilarang berproduksi, didenda atau hukum kurungan.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakt dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang

 


banyak.

Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas telihat unsur ketidak-adilannya.

Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.

Kasus pematenan pembuatan tempe beberapa waktu yang lalu oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya.

Jadi bila nanti ada orang Indonesia membuat pabrik tempe yang besar dan bisa mengekspor, harus siap-siap diklaim sebagai pembajak oleh mereka. Karena patennya mereka yang miliki.

Bayangkan bahwa setiap satu potong tempe yang kita makan, sekian persen dari harganya masuk ke kantong pemegang paten. Padahal mereka barangkali pemegang paten itu sendiri tidak pernah makan tempe atau tidak doyan tempe.

Dalam kasus seperti ini, bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai pencuri hasil karya mereka? Padahal tempe adalah makanan kebangsaan kita, bukan?

3. Mustahil Melarang Penyalinan dan Penggandaan

 


Di zaman industri maju saat ini, penyalinan dan penggandaan sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah. Apalagi bila kita bicara tekonologi digital.

Saat ini meski banyak undang-undang telah dibuat untuk membela pemilik copy right, penyalinan dan penggandaan semua bentuk informasi dalam format digital adalah sebuah keniscayaan. Silahkan perhatiakan semua peralatan elektronik di sekeliling kita.

Hampir semua komputer atau laptop dilengkapi dengan port USB atau soket untuk kartu memori. Apalagi dengan adanya jaringan internet dimana semua pengguna bisa saling bertukar file. Semua itu sarana paling mudah untuk menyalin dan menggandakan.

Radio Tape dan VCR yang ada di rumah-rumah pun dilengkapi dengan tombol [rec] untuk merekam. Mesin photo copy dijual secara resmi dan itu adalah sarana penyalinan dan penggandaan paling populer. Koran dan majalah kini terbit di Internet dimana seluruh orang dapat mem-browse, yang secara teknik semua yang telah dibrowse itu pasti tercopy secara otomatis ke PC atau ke Hardisk.

Artinya secara tekonologi, fasilitas untuk menyalin dan menggandakan suatu informasi pada sebuah media memang tersedia dan menjadi kelaziman. Dan menyalin dan menggandakan adalah sebuah hal yang tidak mungkin dihindari.

Bila dikaitkan dengan undang-undang hak cipta yang

 


bunyinya cukup 'galak', semua itu menjadi tidak berarti lagi. Atau silahkan buka buku dan simaklah di halaman paling awal : "Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit".

Itu artinya anda dilarang mempotocopy sebuah buku walau pun hanya setengah halaman saja. Tapi lihatlah deretan kios photo copy yang tersebar di seluruh negeri, bukankah diantara kerja mereka adalah mempotocopy buku (sebagian atau seluruhnya).

4. Memperkaya Penguasaha Kaya

Sesungguhnya para produsen produk digital sudah yakin bahwa pengcopy-an seperti itu mustahil diberantas. Dan secara neraca keuangan, bila ada seorang mencopy sebuah program / software untuk dirinya, tidak akan berpengaruh.

Yang sebenarnya ingin dihindari adalah pengcopy-an secara massal untuk dijual lagi kepada konsumen. Bentuk inilah yang diistilahkan dengan pembajakan hak cipta. Dan memang untuk itulah undang-undang hak cipta dibuat untuk melindungi pordusen dari kerugian. Selain itu untuk menghindari pembajakan massal itu, mereka juga sudah memiliki strategi jitu, yaitu dengan menurunkan harga serendah-rendahnya mendekati harga produk bajakan.

Itu bisa dilihat bila kita bandingkan VCD original dan bajakan yang kini harganya tidak terpaut jauh, sedangkan dari segi kualitas suara dan gambar, tenju saja sangat berbeda jauh. Buat konsumen yang normal,

 


pasti mereka lebih memilih VCD original ketimbang menonton versi bajakan yang di dalamnya ada gambar penonton keluar masuk, bersuara berisik atau layar yang berbentuk trapesium.

Tetapi kenapa pembajakan itu timbul?

Salah satu penyebabnya barangkali 'ketakamakan' produsen sendiri yang memasang harga terlalu tinggi antara biaya dan harga jual di pasar. Bila VCD bajakan bisa dijual seharga Rp. 3.000,- perkeping, mengapa dulu VCD original mematok harga hingga Rp. 50.000,-. Ini jelas terlalu tinggi.

Maka wajar bila mereka sendiri yang kena getahnya dengan adanya pembajakan. Sekarang mereka sadar, dalam dunia digital, tidak mungkin mengambil keuntungan dengan memark-up harga jual, tetapi justru dengan memproduk barang sebanyak- banyaknya lalu menjual semurah-murahnya sehingga mengundang jumlah pembeli yang lebih banyak. Dengan cara ini maka pembajakan masal sudah tentu mati kutu.

G. Kalangan Yang Mendukung Hak Cipta

Sebaliknya di sisi lain, kita juga menemukan kalangan yang mendukung hak cipta ini lengkap dengan pembelaannya.

1. Jawaban Atas Mengekang Kesempatan Belajar

Tidak semua bentuk pengutipan atau penggandaan itu terlarang dalam undang-undang hak cipta. Kalau kita teliti lebih dalam, ternyata di negara kita ada celah

 


hukum yang masih bisa memberikan angin segara kepada para pelajar dan akademisi.

Perhatikan kutipan berikut ini yang bisa kita nukil dari undang-undang hak cipta.


Jelas sekali bahwa kalangan akademisi masih diberi kebebasan dan tidak dikekang sepenuhnya. Juga perhatikan kutipan berikut ini :

 



2. Jawaban Atas Monopoli Produk

Tuduhan bahwa keberadaan undang-undang hak cipta ini memonopoli produk memang ada benarnya di satu sisi. Namun bukan berarti hal ini berlaku pada semua kasus.

Dahulu banyak sekali software dan operating system yang berbayar. Namun kemudian perusahaan IT mulai trend baru, yaitu memberikan software atau operating

 


system yang gratis tak berbayar.

Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux bisa menggeser monopoli dua OS lain yaitu Windows dan Apple Mac.

Munculnya browser Mozilla Firefox yang gratis bisa menjadi alternatif browser lain yang dahulunya berbayar.

Dirilisnya server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta.

Dan kemunculan OS Android juga menunjukkan bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan produk tidak berbayar yang tetap bagus dan diakui semua orang.

Maka tuduhan monopoli produk ini menjadi kurang relevan lagi berkat banyaknya produk yang dirilis secara free alias gratis.

2. Jawaban Atas Kemustahilan Melarang Penyalinan

Kalau karena alasan mustahil melarang penyalinan dijadikan alasan untuk menolak hak cipta, maka sebenarnya secara teknologi masa kini hal itu sudah terkoreksi.

Sebagai contoh sederhana adalah kasus pembajakan lagu dan film yang dahulu marak dan mudah sekali dilakukan. Pembajak membeli satu copy album lagu atau menembak di bioskop, lalu digandakannya begitu saja menggunakan CD atau VCD-DVD bajakn yang

 


memang murah. Dari situ dia mendapatkan banyak keuntungan dan pihak pemilik lagu atau film kebakaran jenggot, lalu mogok tidak mau lagi memproduksi.

a. Jual Secara Online

Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, baik lagu dan film justru bisa dijual secara online. Lagu bisa dijual secara legal, tanpa modal besar, tapi sangat laris di pasaran, ketika dikemas dalam bentuk ringtone misalnya.

Produsen lagu sudah tidak perlu keluar kantong untuk membiayai produksi VCD-DVD secara fisik. Sebab lagunya dijual secara online, yang sama sekali tidak ada wujud fisiknya.

Demikian juga produsen film, sudak tidak lagi butuh menggandakan dan memutar filmnya secara konvensional di bioskop. Filmnya dijual secara online dan berbayar secara legal.

b. Fenomena Youtube

Yang menarik adalah fenomena Youtube, yang dahulu dianggap menjadi tempat pembajakan lagu dan film, sehingga dianggap melanggar hukum. Di youtube kita menemukan begitu banyak potongan lagu, video, atau film yang diunggah secara ilegal dan merugikan pihak pemilik yang sah.

Tetapi di masa sekarang, pihak Youtube telah mengubah sistemnya, sehingga pemilik bisa mengklaim haknya yang diunggah di laman youtube dan mendapatkan imbalan secara material dari pihak Youtube sendiri. Kita kemudian mengenal istilah

 


monotizing, dimana pihak pemilik sah suatu potongan video bisa mengklaim semua bajakan yang beredar di laman Youtube sebagai miliknya.

Pembajaknya, alih-alih mendapatkan keuntungan, justru tindakannya itu malah membuat pemilik yang sah mendapatkan keuntungan berlipat. Sebab semua yang dilakukan, justru bisa dengan mudah diklaim oleh pemiliknya, namun di sisi lain membantu memperluas pemasaran.

c. Pemilik Jadi Pembajak

Hal yang sama juga bisa dilakukan di kalangan penerbit buku. Kalau dahulu mereka selalu kecolongan dan dirugikan dengan maraknya pembajakan liar yang berani menjual dengan harga miring, maka sekarang bisa diatasi yaitu dengan cara sama yang digunakan oleh para pembajak.

Caranya sederhana sekali, yang jadi pembajak tidak lain adalah pemilik sah copyright buku itu. Dengan ‘turun gunungnya’ ke area para pembajak buku, maka pembajaknya pasti kalah.

d. Printing on Demand

Penerbit buku juga bisa menggunakan sistem pencetakan modern, yaitu Printing on Demand. Buku tidak dicetak terlau banyak, biar tidak mengendapkan modal. Buku dicetak berdasarkan kebutuhan saja. Butuh cetak 1 exp pun bisa dilayani.

Betapa tidak? Penerbit tidak perlu merogoh kocek memodali pencetakan buku yang kadang butuh milyaran.

 


d. Fenomena e-Book

Penyebaran buku pdf di internet hari ini memang marak dan banyak merugikan penerbit. Namun dengan teknologi yang baik, justru penyebaran buku format pdf di internet jadi jauh lebih menguntungkan penerbit.

3. Jawaban Atas Tuduhan Memperkaya Pengusaha

Dalam hukum hak cipta ini, sekilas memang nampaknya hanya memberi perlindungan kepada segelintir orang yaitu pengusaha saja.

Namun untuk ukuran zaman modern ini, penguasaha sudah tidak lagi mengelola usaha yang jadi miliknya. Kepemilikan perusahaan di zaman modern ini sudah berubah strukturnya, sudah tidak lagi hanya milik perorangan, tetapi milik masyarakat.

Para pengusaha tidak lagi menjalankan uang miliknya sendiri, bahkan sebagiannya malah tidak punya uang untuk modal yang diputar. Kebanyakan pengusaha hari menjalankan bisnisnya dengan modal yang didapat dari bank, yang notabene dananya justru milik masyarakat banyak yang menyimpan uangnya di bank.

Maka kalau kita mendukung hak cipta dituduh melindungi kelas pengusaha, tentu kurang tepat. Sebab pengusaha sedang menjalankan bisnis dimana modalnya justru milik orang banyak banyak. Kalau usahanya gagal atau mengalami kerugian, maka otomatis yang dirugikan juga masyarakat banyak.

Justru adanya undang-undang hak cipta ini memberikan jaminan keamanan kepada modal milik

 


masyarakat juga.

I. Kasus Buku Terjemah

Buku-buku keislaman yang terbit di negeri kita sebagainnya merupakah terjemahan dari buku aslinya yang berbahasa Arab. Yang menjadi kasus terkait buku terjemahan ini adalah hak cipta dalam bentuk terjemahan yang seringkali dilanggar.

Maksudnya penerbit di negeri kita ketika menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab, seringkali mengabaikan masalah izin resmi dari penerbit aslinya di negeri Arab. Dan ini sebenarnya juga merupakan pelanggaran, yaitu mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil.

Biasanya ada dua alasan yang dikemukakan :

1. Alasan

Para penerbit lokal dan juga para penerjemah seringkali melanggar ketentuan hak penerjemahan buku asing (Arab) ke bahasa Indonesia. Namun saya pribadi sering mendengar alasan-alasan yang mereka buat, antara lain :

a. Pentingnya Ilmu

Dengan alasan bahwa isi buku aslinya sangat penting sebagai ilmu agama, namun karena masih dalam bahasa Arab, dianggap halal untuk menerbitkan terjemahannya begitu saja tanpa mengurus izin dan lisensinya kepada penerbit aslinya.

Alasan ini menjadi keliru karena tujuan yang baik itu tidak boleh dicapai dengan menghalalkan cara yang

 


dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam kadiah :

الغاية ال ت  ير الوسيلة


Tujuan yang baik itu tidak boleh digapai dengan menghalalkan segala cara. 

b. Sudah Dapat Izin Dari Penulisnya

Alasan lain bahwa penerjemah atau penerbit di negeri kita merasa sudah mendapat izin dari penulis buku aslinya. Misalnya pas kebetulan bertemu di suatu even ketika penulisnya datang ke negeri kita, lalu secara lisan diajukan permohonan izin untuk menerjemahkan semua buku sang penulis.

Memang penulis aslinya tidak mempermasalahkan, kesannya seperti mengizinkan. Padahal ini sebuah kekeliruan fatal. Sebab izin itu tidak diajukan kepada penulis, tetapi seharusnya kepada penerbit aslinya. Sebab penerbit sudah membeli hak kekayaan intelektual dari penulis aslinya. Maka tidak dibenarkan bagi penerjemah untuk minta izin kepada penulis, tetapi harus kepada penerbit.

2. Status Buku Terjemahan

Kalau mau jujur dengan hadits bahwa seorang muslim terikat dengan syarat yang disetujuinya, maka pada dasarnya buku-buku terjemahan yang belum diurus masalah lisensinya berstatus juga buku bajakan. Buku semacam ini kalau jujur kita katakan, bukanlah buku yang halal 100% keberadaanya.

Padahal buku terjemahan ini jumlahnya amat

 


banyak, namun nampaknya belum ada semacam kesadaran umat atas pelanggaran semacam ini. Baik pihak penerjemah, penerbit, atau pun masyarakat pembaca yang membeli buku terjemahan ini, nampaknya sama-sama tidak peduli lagi dengan urusan halal-haramnya. Sungguh amat disayangkan.

J. Solusi Alternatif

Rumah Fiqih Indonesia sejak awal mengamati masalah ini dengan cermat dan memandang dengan rasa prihatin. Namun kalau berhenti sampai titik prihatin saja, maka tetap saja tidak ada solusi. Percuma saja berfatwa tanpa solusi.

Maka alternatif yang diambil harus bisa menjadi solusi yang bisa menyelesaikan masalah pembajakan buku ini, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menulis Buku

Solusi yang coba ditawarkan adalah para para ustadz di Rumah Fiqih Indonesia menulis sendiri buku-buku keislaman. Tidak menerjemahkan dari buku berbahasa Arab tanpa izin, namun mencoba berkarya sendiri.

2. One Day One Book

Karena begitu banyaknya ilmu-ilmu keislaman yang wajib diajarkan kepada khalayak umat Islam, maka menerbitkan buku tidak boleh tanggung-tanggung.

Saya dan teman-teman di Rumah Fiqih Indonesia bertekad untuk menulis sebanyak-banyaknya, sebanyak ilmu yang pernah kami tuntut ketika masih di bangku perkuliahan dulu.

 


Dan terhitung sejak akhir Agustus tahun 2018 ini, secara rutin Rumah Fiqih Indonesia menerbitkan buku pdf waqaf sehari satu buku. Istilah kerennya One Day One Book.

Doakan semoga usaha kami bisa terus berjalan, istiqamah, tidak ada halangan yang berarti.

3. Tidak Untuk Bisnis

Buku yang disusun sejak awal memang tidak ditujukan sebagai lahan mencari uang, alias bukan untuk bisnis. Sehingga buku ini tidak diperjual-belikan, melainkan dibagikan secara free alias gratis kepada semua umat Islam.

Kalau masih harus dijual, lalu orang-orang harus membeli, masih ada kemungkinan adanya pembajakan. Maka langkah yang dilakukan justru menggratiskan saja buku itu.

4. Buku Digital

Membagikan buku secara gratis begitu saja tentu membutuhkan modal dana yang besar. Padahal harga produksi suatu buku itu tidak kecil. Setidaknya butuh puluhan bahkan ratusan juga untuk memodali terbitnya suatu buku.

Kalau bukunya justru dibagiakn gratis, lantas penulis, penerbit, percetakan dengan semua karyawannya makan apa?

Solusinya sederjana saja. Kita tidak menerbitkan buku yang wujudnya hardcopy. Kita menerbitkannya dalam bentuk softcopy alias buku digital. Wujudnya

 


buku berbentuk pdf yang bisa diluncurkan lewat alam maya secara viral. Untuk menggandakannya sama sekali tidak butuh biaya apapun. Tinggal download atau copy paste saja, maka buku itu sudah ada di dalam komputer, laptop, smartphone dan tablet kita.

Justru lebih praktis dan simple untuk dibawa kemana-mana, lalu kapan saja bisa kita baca. Tidak perlu membaca buku secara fisik yang memberatkan.

5. Jatah Untuk Penulis

Dengan buku digital, memang sama sekali tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Tidak butuh percetakan, tidak perlu biaya distribusi, tidak perlu membayar karyawan di percetakan. Semua dengan biaya NOL persen.

Satu-satunya pihak yang harus berkorban adalah penulisnya. Karena penulis sudah berjasa menuangkan ilmunya, tetapi tidak mendapatkan upah, gaji, honor atau imbalan. Namun memang itulah komitmen para ustadz di Rumah Fiqih Indonesia, yaitu bekerja menulis untuk umat dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

Namun terkadang ada saja jamaah atau khalayak yang merasa empati kepada para penulis, lantas memberikan penghargaan dan ungkapan syukur. Tentu jadi kurang baik bila ditolak. Sebab pemberian yang tulus tentu juga merupakan bentuk rasa cinta dan penghargaan.

Meski yang utama diharapkan dari pembaca cukuplah lantunan doa, agar para penulisnya diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam semua

 


urusan, serta doa agar nantinya bisa menghadap Allah SWT dengan husnul khatimah, diampuni semua dosa, dimaafkan semua kesalahan, dan dimasukkan ke dalam surga-Nya, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW.

 


Penutup

Demikian sekelumit pembahasan tentang hukum hak cipta dan larangan-larangan syariah Islam untuk mengambilnya secara tidak sah. Sebab hak ini juga dianggap sebagai kekayaan yang bersifat non material, namun tetap ada dan eksis.

Mengambil hak intelektual milik orang lain secara ilegal termasuk ke dalam bab mengambil harta orang secara batil. Itu jelas dilarang dalam Al-Quran, ketika Allah SWT berfirman :

 

ِِبلْباا ِطل إِالَّ

 

با ْي نا ُك ْم

 

اَتْ ُكلُوا أاْماوالا ُك ْم

 

أاي ُّاها الَّ ِذي ان آامنُوا الا

 

اَي

 

ٍض ِمْن ُك ْم

 

ِاِتاارًة اع ْن تا ارا

 

تا ُكو ان

 

أا ْن

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' 

: 29) 

Rumah Fiqih Indonesia memberikan solusi sederhana, meski masih berupa purwarupa (prototype), namun setidaknya sudah bisa dirasakan langsung manfaatnya.

Buku-buku PDF waqaf ini bisa didownload langsung di rumahfiqih.com/pdf . Selamat membaca.

Ahmad Sarwat, Lc,MA
Penulis adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab- mazhab yang ada.
Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.
muka | daftar isi
 
Halaman 42 dari 43
 
Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.
Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.
Pendidikan
 S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
 S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
 S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
 email : ustsarwat@yahoo.com
 Hp : 085714570957
 Web : rumahfiqih.com
 https://www.youtube.com/user/ustsarwat
 https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
 Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940


JUDUL BUKU

Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer

PenULIS

Ahmad Sarwat, Lc., MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY oUT

Fayad Fawaz

DesAIN CoveR

Faqih

PenERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CetAKAn PERTAMA

23 September 2018


Pena Santri
Pena Santri Penulis lepas

Berlangganan via Email